DPRD PPU Mendukung Bimtek Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa

Tun MZ

Ketua DPRD Kabupaten PPU Syahrudin M Noor. (ESY)
Ketua DPRD Kabupaten PPU Syahrudin M Noor. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung Bimbingan Teknis Pencegahan Tindak Pidana Korpus di Desa yang digelar Pemerintah Kecamatan Babulu, Kamis (17/11) lalu di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan.

Hadir sebagai pembicara saat Plt Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, Dandim 0913 PPU Letkol Inf. Arfan Affandi, Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan dan Camat Babulu, Margono Hadi Sutanto. Kegiatan ini digelar selama 3 hari, diikuti 57 peserta masing-masing kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD dari 12 desa se-Kecamatan Babulu. 

Foto Drone Kecamatan Babulu.
Foto Drone Kecamatan Babulu.

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syahrudin M Noor berharap seluruh desa dan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU tidak ada lagi yang berurusan dengan persoalan-persoalan hukum yang berdampak kepada penindakan.

Ia menegaskan, perlunya terus diberikan pembinaan-pembinaan kepada desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten PPU agar semua memahami persoalan tersebut, sehingga tidak ada lagi Perangkat Desa yang terjereat hukum.

“Perlu ada pembinaan lebih intensif di desa untuk merapikan dan memperbaiki secara administratif terkait persolan yang memang rentan dengan tindakan pelanggaran hukum atau korupsi,” ujarnya.

Syahrudin M Noor berharap bimtek tersebut diaplikasikan karena tentu apa yang disampaikan para narasumber begitu penting terkait persoalan tindakan korupsi di desa ke depannya, dan meminimalisir kasus hukum yang terjadi oleh Perangkat Desa.

DPRD PPU Mendukung Bimtek Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa. (Ist)
Bimtek Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa. (Ist)

Ia meminta kepada yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan negara khususnya di desa dituntut profesionalis. Profesionalisme itu adalah bagaimana perangkat desa mampu menguasai pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diberikan kepada yang bersangkutan dan menguasai regulasi yang akan menjadi pedoman kedepan.

“Harapannya kepala desa dan perangkat desa serta BPD mampu sama-sama berkesepahaman,” jelasnya.

”Semoga bimtek tersebut pesertanya mendapatkan materi yang baik. Sehingga bisa menyamakan pandangan perangkat desa terhadap sudut pandang, terhadap, ” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.