Kabupaten PPU Selaraskan Pembangunan dengan IKN Indonesia Baru

NB Purwaniawan

Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Wakidi. (ESY)
Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Wakidi. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyelaraskan program pembangunan daerah dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.

Pemerintah kabupaten dengan DPRD menurut ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Wakidi di Penajam, Kamis, melakukan persiapan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan pembangunan IKN Nusantara.

Pembangunan infrastruktur di kawasan inti IKN Indonesia baru pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku mulai berjalan.

Kesiapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal atau bagian dari IKN Indonesia baru, jelas dia, akan menyiapkan RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) 2025.

Sebagai partai politik, lanjut Wakidi, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan mengawal pembangunan IKN Nusantara.

PKS memutuskan secara politis mendukung program pembangunan IKN Indonesia baru, kata Ketua DPD PKS Kabupaten Penajam Paser Utara itu, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara.

Pemindahan IKN Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan bersama dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemindahan sudah jadi keputusan bersama, jadi PKS akan dukung dan kawal pembangunan IKN Nusantara,” tegas Wakidi.

Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara yang sedang berjalan, di antaranya Bendungan Sepaku-Semoi, pengambil air (intake) Sungai Sepaku, serta pelebaran jalan poros Petung-Sepaku.

Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku, rumah susun pekerja dan embung di kawasan inti IKN Indonesia baru juga tengah dilakukan.

Pemerintah pusat juga bakal membangun Istana Negara, kantor kementerian dan kantor lembaga negara lainnya, serta beberapa titik jalan tol penghubung IKN Nusantara pada 2023. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.