Sektor Penerbangan Indonesia Hampir Pulih

Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. (Ist)
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. (Ist)

Jakarta, helloborneo.com – Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, sektor penerbangan secara perlahan namun pasti berangsur pulih. Permintaan slot waktu penerbangan dari berbagai maskapai dalam dan luar negeri meningkat secara signifikan. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan meningkatkan slot waktu penerbangan dalam dan luar negeri. Meski begitu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, langkah itu akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Jadi ada permintaan sebanyak 166 slot, atau perkembangan 84 persen penambahan itu. Namun demikian Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan itu banyak, (langkah ini) perlu lakukan dengan hati-hati. Dari sarau sisi, kita harus lihat apakah produktivitas daripada konektivitas itu efisien atau tidak. Kalau tidak efisien, jangan terlalu diberikan kesempatan,” ungkap Menhub usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Guna mengakomodir melonjaknya permintaan slot waktu penerbangan tersebut, kata Budi, pemerintah akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara dalam mengakomodasinya.

Budi menjelaskan, tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai sekitar 71 persen dari tingkat pada masa sebelum pandemi. Khusus untuk bandara Soekarno Hatta, katanya, bahkan sudah hampir mendekati 90 persen. Sementara itu, untuk penerbangan internasional, pemulihannya baru mencapai 33 persen.

Guna mendukung peningkatan di sektor penerbangan, kata Budi, pemerintah akan mendistribusikan kapasitas penerbangan pada tiga terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mencontohkan sebagian besar penerbangan di terminal 3 akan dipindahkan ke terminal 2F, sehingga penerbangan umroh misalnya bisa dilakukan di terminal itu. Pihaknya juga akan mengurangi jumlah peserta umroh di kedua terminal tersebut dengan membuat suatu lounge khusus agar peserta dan pengantar umroh bisa terlayani dengan lebih baik.

“Berikutnya, bagaimana mengoptimalkan khususnya Soetta runway ketiga. Ini memang harus kita optimalkan agar jumlah kapasitas dan juga antrean dari pesawat relatif lebih bagus, kita juga minta AP2 (Angkasa Pura 2, red) dan kawan-kawan untuk meningkatkan goundhandling karena itu yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan,” tuturnya.

“Yang lain adalah kami sendiri bersama AP 2dan AirNav akan melakukan suatu distribusi slot, kita juga tahu bahwa ada golden time, pada pagi dan sore hari. Kita akan mengimbau pada airlines untuk menyebar penerbangan itu pada waktu-waktu yang lain,” tambahnya.

Dikuasai Swasta, Pemerintah Sulit Atur Sektor Penerbangan

Pengamat Penerbangan Chappy Hakim mengatakan, terlepas dari banyaknya permintaan slot waktu penerbangan, pemerintah kemungkinan akan sulit mengaturnya mengingat mayoritas sektor penerbangan dikuasai oleh swasta yang hanya mencari keuntungan semata.

Menurutnya, sesuai dengan amanah konstitusi perhubungan udara nasional, sektor penerbangan harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Bukan berarti swasta nggak boleh (mencari keuntungan). Dengan kondisi sekarang, Garuda masih belum pulih, Merpati sudah nggak terbang, dan sebagainya. Intinya yang menguasai perhubungan udara itu bukan pemerintah. Bagaimana pemerintah mau meningkatkan pelayanan, apalagi pelayanan itu tergantung sama maskapai yang bukan milik pemerintah?,” ungkapnya kepada VOA.

Ia menjelaskan, seharusnya perhubungan udara merupakan sebuah sistem terpadu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Apalagi, katanya, Indonesia merupakan negara luas yang berbentuk kepulauan dengan banyak wilayah yang belum bisa terjangkau sistem perhubungan darat.

Maka dari itu, menurutnya, sistem perhubungan udara nasional membutuhkan perencanaan strategi jangka panjang. Hal tersebut, katanya, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keinginan para pebisnis untuk mengeruk keuntungan.

“Yang jelas orang nggak tahu, mau kemana sih arahnya sektor perhubungan udara ini? Padahal sudah ada directive-nya. Di Nawacita (sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, red) itu misalnya ada tol laut. Ini bukan hanya sekedar tol laut karena menyangkut perhubungan udara karena ada bagian tertentu yang tidak bisa diangkut melalui tol laut,” tambahnya. (voa/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.