Diambil IKN, Ketua DPRD Minta Pemekaran Wilayah PPU Prioritas

Edy Suratman Yulianto

Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY)
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor berkeluh kesah kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (09/03/2023).

Keluhan ini terkait dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten PPU untuk melakukan pemekaran wilayah sesuai UUD 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Syahrudin M Noor, berkeluh bahwa Kabupaten PPU akan melanggar aturan UUD tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, dalam undang-undang dinyatakan bahwa Kabupaten minimal terdiri dari 5 Kecamatan.

Dengan diambilkan Kecamatan Sepaku menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tentu membuat Kabupaten PPU hanya memiliki 3 Kecamatan.

“UUD 23 tahun 2014 persyaratan untuk kabupaten minimal 5 kecamatan ini kita tidak terpenuhi apalagi diambil dari ibu kota ini sudah kita sampaikan ke kepala KSP pak Moeldoko,” ujarnya.

Syahrudin M Noor mengaku telah berupaya membantu pemerintah daerah Kabupaten PPU untuk berkomunikasi. Komunikasi telah dilakukan kepada beberapa lembaga tingkat kementerian agar mendapatkan informasi terkait pemekaran wilayah.

“Apa yang sampaikan ini memang, kita sudah roadshow itu ke Mendagri kemudian Kemendes baru terakhir ke Bapenas,” kata Syahrudin M Noor.

Dari beberapa kali melakukan komunikasi tersebut, pemekaran wilayah diminta diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Namun menjelang pemilihan umum tahun 2024, pemekaran wilayah harus terganjal moratorium.

Meski demikian, proses untuk memenuhi kebutuhan pemekaran wilayah di Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor akan terus tancap gas. Alih-alih karena pemekaran ini adalah keinginan masyarakat.

“Dengan kondisi itu kami sebenarnya ada kendala sedikit moratorium tetapi proses pemekaran itu tidak ada yang bisa menghambat karena ini benar benar aspirasi masyarakat,” tutur Syahrudin M Noor.

IKN dianggap Syahrudin M Noor sebagai Proyek Super Strategis Nasional yang sudah sepatutnya mendapatkan dukungan. Tentu pemekaran wilayah Kabupaten PPU sebagai daerah terdampak juga harus bisa menjadi skala prioritas dalam pemekaran wilayah tanpa waktu yang lama.

“Saya kira dengan kondisi proyek strategis nasional, kita minta prioritas. Kalau tidak begitu ada tahapan desa persiapan yang membutuhkan waktu lama,” tegasnya. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.