Pemkab PPU Belum Ketahui Status Aset Masuk IKN

Nyaman Bagus Purwaniawan

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Denny Handayansyah. (Ist)
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Denny Handayansyah. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, belum mengetahui status kepemilikan aset di Kecamatan Sepaku yang masuk sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia baru bernama Nusantara.

Aset milik pemerintah kabupaten yang berada di wilayah IKN Nusantara, jelas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Denny Handayansyah, di Penajam, berupa tanah dan bangunan.

“Aset bangunan berupa fasilitas pendidikan, dan kesehatan, serta gedung pemerintahan,” tambah dia.

Aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara adalah peternakan sapi Trunen dan guest house dengan luas lahan 43 hektare.

“Aset tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten di kawasan IKN itu hingga kini belum diketahui status kepemilikan,” jelas dia.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) saat ini masih melakukan pendataan terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.

Pemerintah kabupaten akan melepas aset, menurut dia, apabila pemerintah pusat atau Badan Otorita IKN Nusantara mengambil alih aset dari wilayah Kecamatan Sepaku.

Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mempertahankan guest house untuk tetap menjadi milik daerah berjuluk Benuo Taka itu sebagai daerah asal ibu kota negara Indonesia baru.

Lahan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki bangunan guest house tersebut, lokasinya cukup strategis berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN Nusantara.

Guest house, kata Denny Handayansyah, bisa dipergunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten di IKN Indonesia bernama Nusantara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melayangkan surat kepada pemerintah pusat, agar tata kelola aset khususnya guest house yang berada di IKN Nusantara tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.