Satpol PP Didukung Bupati PPU Usul Pembangunan Kantor

Edy Suratman Yulianto

Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Satpol PPU Kabupaten PPU Mahmudin. (Ist)
Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Satpol PPU Kabupaten PPU Mahmudin. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Sejak terbentuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum memiliki kantor. Dengan jumlah personil sekitar 250 orang, kantor Satpol PP Kabupaten PPU selalu berpindah-pindah.

Melalui Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Satpol PPU Kabupaten PPU Mahmudin, mengatakan upaya pihak sedang berproses untuk pengusulan ke pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan langsung.

“Mudah-mudahan pembangunan kantor bisa terealisasi di akhir tahun 2023 ini. Semoga saja bisa masuk melalui anggaran DAK atau bisa juga bantuan langsung,” kata Mahmudin, Selasa (14/02/2023).

Selain berupaya mengusulkan, pihak juga meminta pendampingan kepada pihak Kejaksaan dan juga Ombudsman. Pasalnya, banyak upaya yang akan dilakukan mulai dari berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembangunan Nasional hingga ke Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kemudian dari situ kita juga minta pendampingan Kejaksaan, Ombudsman. Tidak hanya Kemendagri dan Bappenas, kemudian ke Kementerian PUPR,” ucapnya.

Dalam penyusulan kantor Satpol PP Kabupaten PPU, pihaknya akan mengusulkan total anggaran Rp47 miliar, mulai dari pembangunan bangunan senilai Rp39 miliar serta fasilitas pendukung lainnya untuk kantor Satpol PP Kabupaten PPU tipe B ini.

“Include dengan mobil operasional ada kebutuhan lainnya di tipe B. 2 Bangunan 2 lantai total Rp 39 miliar. Saran dan prasarana kebutuhan penunjang lainnya sampai Rp47 miliar,” ujarnya.

Diharapkan dalam usulan tersebut dapat diakomodir semua. Sehingga diupayakan tidak menyisakan pekerjaan yang tertinggal.

“Kemungkinan besar selesai, tidak menyisakan pekerjaan, mulai pengerjaan bangunan, pos jaga, pagar, ruang tahanan, ruang barang, sarana olahraga,” jelasnya.

Usulan tersebut pun diakui Mahmudin mendapatkan dukungan dari Bupati Kabupaten PPU, Hamdan Pongrewa.

“Pada prinsipnya pak bupati siap mendampingi. Nanti kalau kita ke Jakarta nanti sama-sama ke Mendagri,” tuturnya.

Hal ini dikarenakan, menurut Mahmudin, orang nomor satu di Kabupaten PPU ini sangat mengharapkan adanya kantor Satpol PPU secara ideal sehingga tidak selalu numpang di bangunan lainnya.

“Karena memang beliau ini, ternyata kaget kenapa satpol terlupakan. Ternyata memang jadi prioritas beliau. Makanya kami diburu untuk buat proposal dalam waktu seminggu,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.