Perkuat Jaringan, DP3AP2KB Kabupaten PPU Ikuti Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim

Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim Wadah Jaring Aspirasi Pemangku Kepentingan. (Ist)
Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim Wadah Jaring Aspirasi Pemangku Kepentingan. (Ist)

Balikpapan, helloborneo.com – Sebagaimana diketahui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memiliki tiga mandat urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan  dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Cristianius Benny mengatakan, Forum Perangkat daerah DKP3A Kaltim dapat menjadi wadah dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

”Kita harapkan kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi kerjasama dan perangkat daerah kabupaten/kota guna melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2023, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama pada capaian Program Prioritas RPJMD,” ujar Benny pada Rapat Forum Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, DP3AKB Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini dapat bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholders terkait sehingga seluruh urusan DP3AP2KB, sehingga dapat diwujudkan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten PPU.

“Akhirnya melalui forum ini saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi,” tutup Benny.

Kegiatan ini diikuti OPD terkait, Dinas PPPA se Kaltim, Dinas Dukcapil se Kaltim dan Perwakilan BKKBN Kaltim. Hadir mnejadi narasumber Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Abdulah Karim dan Bappeda Kaltim Asfiandi Zulfikar. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses