Kabupaten PPU Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat pada 2024

Nyaman Bagus Purwaniawan

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar. (ESY)
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan pada RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) 2024.

“Rancangan RKPD 2024 disusun dengan sejumlah program prioritas,” ungkap Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar di Penajam, Jumat.

Selain memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan, lanjut dia, RKPD juga prioritaskan beberapa pembangunan yang akan dilakukan pada ahun depan (2024).

Prioritas pembangunan tersebut antara lain, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum

Prioritas pembangunan lainnya, menurut dia, penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Pertimbangan kelima prioritas tersebut karena sesuai kondisi kewilayahan di Kalimantan Timur, dan termasuk dalam kondisi terkini di daerah

“Kami anggap prioritas itu perlu perhatian, terlebih untuk menggali potensi Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Serambi Nusantara sebagai daerah asal ibu kota negara Indonesia baru,” jelas dia.

Dasar penyusunan RKPD tersebut mengacu pada isu strategis, seperti peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, serta peningkatan pelayanan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dalam RKPD yang bakal dilaksanakan pada 2024, bakal dilakukan sinkronisasi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau OPD (organisasi perangkat daerah) terkait.

Pemerintah kabupaten telah mengadakan FKD (forum konsultasi publik), kata Tohar, untuk menyerap saran, usulan dan masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD 2024. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses