Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) DP3AP2KB Kabupaten PPU meminta untuk pembangunan kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PPU untuk ramah gender.
Yayu Ekapratiwi, Kepala Bidang KGPP DP3AP2KB Kabupaten PPU mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan dinas terkait. Komunikasi tersebut guna menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan kantor.
“Untuk rekomendasi tanggung jawab DPUPR belum ada. Tapi kita sudah advokasi ke BK. Karena BK termasuk tim penggerak PUG,” kata Yayu Eka Pratiwi beberapa waktu lalu.
Secara langsung Yayu Ekapratiwi menyampaikan kebutuhan untuk PUG harus menyesuaikan sarana dan prasarana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kebutuhan untuk akses disabilitas, lansia.
“Sarana prasarana akses jalan masuk bagi disabilitas dan lansia seperti tangga, atau bisa juga toilet yang mudah diakses,” ujarnya.
Selain itu, sarana ruang bermain anak juga harus bisa tersedia. Pasalnya, tak menutup kemungkinan dalam pengurusan pelayanan umum di dinas tersebut ada masyarakat yang membawa anak.
“Sarana publik langsung ruang bermain anak tujuannya anak butuh waktu, mungkin ada yang membawa anak orang tua nyaman berurusan,” jelasnya.
Yayu Ekapratiwi menegaskan untuk pembangunan kantor di Kabupaten PPU sudah mulai berbasis PUG. Terlebih lagi saat ini PUG telah resmi diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten PPU pada awal tahun 2023 lalu.
“Catatan advokasi pelayanan sarana prasarana harus responsif genre,” pungkasnya. (adv/log)
