Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara, pada 2024 lebih kurang Rp22,9 miliar, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU kabupaten setempat Irwan Syahwana.
“Pemerintah kabupaten telah setujui anggaran Pilkada 2024 sekitar Rp22,9 miliar,” ujar Irwan Syahwana di Penajam.
Setelah asistensi dan pencermatan anggaran dilakukan bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) lanjut dia, hanya disetujui berkisar Rp22,9 miliar dari yang diajukan sekitar Rp30,1 miliar.
Diharapkan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada 2024 tersebut dikeluarkan pemerintah kabupaten paling lambat pada November 2023.
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah salurkan 40 persen dana hibah Pilkada pada tahun ini (2023) dan 60 persen pada 2024.
Tahapan Pilkada akan dimulai Desember 2023, jelas dia, sehingga diharapkan NPHD sudah ditandatangani kepala daerah November 2023.
Rencana awal KPU Kabupaten Penajam Paser Utara bakal usulkan pencairan dana penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini sekitar Rp1 miliar, tambah dia tetapi ada instruksi Kemendagri yang wajibkan pemerintah daerah untuk salurkan dana hibah 40 persen terlebih dahulu tahun ini.
“Tahapan awal Pilkada dimulai pada 2023 dan tahapan selanjutnya dilaksanakan pada 2024” ucapnya.
Anggaran yang dicairkan pada 2023 digunakan untuk tahapan pelaksanaan persiapan seperti peluncuran tahapan, sosialisasi dan perekrutan adhoc.
Pencairan anggaran pada 2024 untuk kegiatan pengadaan logistik, pembayaran honor adhoc, perekrutan PPS (panitia pemungutan suara) dan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).
Dana hibah tersebut dipergunakan untuk membiayai 27 kegiatan penyelenggaraan Pilkada, kata Irwan Syahwana, yang bakal berlangsung pada 27 November 2024. (log)
