Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Paser Harus Didukung Pemanfaatan Teknologi

Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Ist)
Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Ist)

Tana Paser, helloborneo.com – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan data indeks SPBE Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Paser berada pada posisi keempat setelah Pemkot Samarinda yaitu dengan score 2,13 yang berarti predikat cukup.

Seketaris Daerah Kabupaten Paser, Drs. Katsul Wijaya, M.Si mewakili Bupati Paser menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Rakor SPBE). Rakor tersebut bertempat di ruang rapat Sadurangas Kantor Bupati Jl. Noto Sunardi belum lama ini. 

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Katsul Wijaya juga ditekankan untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk memperbaiki layanan publik tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi agar keluhan dari masyarakat memiliki wadah penyalurannya.

Selain itu dalam sambutan Bupati dikatakan bahwa aspek layanan pengaduan publik berbasis elektronik menjadi keunggulan yang dimiliki Kabupaten Paser dimana Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang direkomendasikan Pemerintah Pusat.

”Skala prioritas berikutnya, yang tidak kalah penting adalah perbaikan dan peningkatan tingkat kematangan Aspek Kebijakan Internal dan pelaksanaan Layanan Publik,” ungkap Sekda. 

Pada kesempatan yang sama dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda dikatakan bahwa peningkatan pelayanan publik melalui pemerintahan partisipatif menjadi prioritas karena pelayanan publik akan mempengaruhi citra dan cara pandang masyarakat kepada pemerintah.

Sekda Katsul Wijaya juga berpesan kepada perwakilan Perangkat Daerah untuk menyampaikan kepada pimpinannya yang tidak hadir untuk segera merumuskan atau menindaklanjuti penilaian SPBE. “ Insha Allah segera mulai di Bulan Mei – September karena bulan Oktober sudah dilakukan evaluasi penilaian,”tambahnya.

Setelah dilakukan pembukaan kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenpan RB melalui via zoom. (kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses