Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kepala Desa Sesulu, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengklasifikasi adanya berita atas penolakan pembangunan pengelolaan sampah di Kecamatan Waru, dari helloborneo.com yang berjudul “Ketua DPRD PPU: Pemerintah Tingkat Bawah Tak Dukung Pengelolaan Sampah Pasar Waru”, (25 Mei 2023).
Kepala Desa Sesulu, Rahman mengatakan mendukung apa yang telah menjadi niat baik pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Waru.
Rahman menegaskan tidak pernah menolak pengelolaan sampah di Desa Sesulu. Namun dirinya mengkritik sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU masih terbilang minim ke masyarakat. Sehingga perlu secara rutin melakukan sosialisasi agar membangkitkan pemahaman pengelolaan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang dimaksud.
“Saya pribadi sebagai kepala desa mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Tidak pernah menolak mungkin minimnya sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup dan pihak lainnya terkait pembangunan SPA ini harus lebih intens lagi kepada masyarakat seperti itu,” kata Rahman, Jumat (02/06/2023).
Rahman Kepala Desa Sesulu yang dilantik pada awal tahun 2022 lalu, mengaku bersedia membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU untuk mencari lokasi yang representatif sehingga tidak ada lagi isu penolakan.
“Saya siap carikan lokasi lain kalau warga yang di lokasi situ menolak. Saya siap carikan lokasi. Ayo Bu, Bu Tita kita sama-sama cari lahan mana yang cocok, jauh dari permukiman, kita siap bantu,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor mengatakan menghadapi perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu dirinya tak ingin pengelolaan sampah akan menjadi sebuah permasalahan yang besar, bila tidak dapat dikelola dengan baik.
“Jadi kami mau menata setiap Kecamatan itu mesti ada TPS nya nah, TPS-nya ini harus ramah lingkungan kemudian titiknya harus dibuat, dibebaskan supaya bisa dikelola dengan baik. Kalau tidak kita lakukan sekarang, saya khawatir akan menjadi masalah besar apalagi kita akan jadi Ibukota Negara. Saya kira ini akan menjadi masalah besar,” imbuhnya.
Namun niat baik untuk melakukan pengelolaan sampah secara tepat tidak berjalan dengan mulus. Syahrudin M Noor dengan kesal menyatakan perpanjangan pemerintah di tingkat bawah bukan membantu mempermudah, malah menambah beban pikiran.
“Tidak ada perannya Desa itu menolak, mulai RT, Kepala Desa, Camat ikut menolak bahkan Camat yang ngomong ini tidak prioritas. Kalau kalian tidak sanggup mengelola daerah itu lebih baik mundur dari camat,” pungkasnya. (log)
