Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Proses lelang jabatan atau Open Bidding 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam pengawasan Satuan Tugas Saber Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten PPU. Belum diketahui adanya indikasi praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.
Prosesnya sendiri, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar mengatakan hasil daripada Open Bidding saat ini telah tuntas dan mendapatkan surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hasil rekomendasi KASN pun telah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati Kabupaten PPU, Hamdam Pongrewa.
“Open bidding rekomendasi dari KASN sudah keluar sekarang sudah dipegang oleh PPK,” kata Tohar.
Tohar menerangkan nama-nama pejabat hasil dari seleksi Panitia Seleksi (Pansel) telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari KASN. Tahapan berikutnya tinggal PPK menentukan satu nama yang akan terpilih menduduki JPT Pratama dari tiga nama di setiap jabatan yang diseleksi.
“KASN mengesahkan dan menyetujui hasil bidding yang dilakukan oleh pansel. Selanjutnya dari KSN menyerahkan kepada PPK untuk menetapkan satu diantara tiga dari masing masing form jabatan,” ucapnya.
Dirinya tidak bisa memastikan indikator terpilihnya JPT Pramata yang akan dipilih oleh PPK. Menurut Tohar yang juga Ketua Pansel, ketentuan terpilihnya pejabat tersebut berdasarkan kewenangan PPK sehingga bukan lagi menjadi ranah Pansel.
“Yang pilih PPK dari yang 3 itu, terserah PPK. PPK yang punya kewenangan. Ya Bupati lah maka dari KASN juga ke Bupati bukan ke Pansel,” terangnya.
Tohar meyakini apa yang telah dilakukan oleh tim Pansel sesuai prosedur alias dilakukan secara profesional. Sehingga adanya isu miring soal jual beli jabatan diyakini tidak akan terjadi di kubu Pansel.
Jika benar adanya isu jual beli jabatan Tohar menginginkan bukti konkrit, sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat.
“Temukan saya dengan informan yang sampean dapatkan dengan saya. Kalau itu yang di bidding dengan Pansel temukan saya dengan orangnya. Dengan saya pribadi tidak ada. Pansel itu bukan hanya saya tetapi tujuh orang. Tapi saya yakin menjamin tidak ada. Kalau dapat stigma orang tau temukan dengan saya temukan datanya,” jelasnya.
Untuk diketahui Pansel JPT Pratama terdiri dari 7 orang, yaitu Ketua Tohar (Sekda PPU) dan anggota Wakiran (Asesor SDM Aparatur Utama BKN), Purwanto (Asesor SDM Aparatur Utama BKN), Eny Rochaida (Guru Besar Fakultas Ekonomi Mulawarman), Irfan Prananta (Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur ), Moh. Jauhar Efendi (Widyaswara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur), dan Muhammad Noor, (Dekan Fisipol Universitas Mulawarman). (adv/log)
