Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menghadiri undangan Round Table Discussion (RTD) dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Percepatan Pengamanan Lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meminimalisir konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam rangka keamanan nasional.
Dalam rapat, Syahrudin M Noor mengungkapkan aspirasi masyarakat terkhusus dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU yang akan terdampak pembangunan IKN. Disampaikan dirinya bahwa gejolak permasalahan ganti rugi lahan masyarakat masih terjadi.
Dari kacamata Syahrudin M Noor masyarakat kesulitan melakukan pembelian tanah di tempat lain pasca ganti rugi. Hal ini dikarenakan nilai ganti rugi yang tidak kekinian dengan harga tanah di Kabupaten PPU.
“Dengan hadirnya IKN, maka harga tanah di luar KIPP tidak bisa lagi disesuaikan dengan harga tanah yang sekarang. Harus melihat kepentingan masyarakat, harus clear and clean. Setelah ganti rugi itu mereka harus mencari kehidupan yang lebih layak,” kata Syahrudin M Noor, Rabu (14/06/2023) di Ruang Rapat.
Menilik tema yang dibahas yakni percepatan pengamanan lahan IKN, menurut Ketua DPRD Kabupaten PPU ini mengusulkan pembentukan tim terpadu yang berkantor di Kabupaten PPU. Adanya tim terpadu itu dianggap mampu secara cepat menyelesaikan potensi permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pemangku kebijakan dalam pembangunan IKN.
“Kalau minta itu memang minta presiden percepatan penanganan pembebasan lahan harus dibuat lintas sektor lintas departemen lintas kementerian sudah berkantor kemudian enak berkoordinasi. Kalau ada tim terpadu semua lintas sektor standby di Sepaku cepat selesai,” ujarnya.
Saat ini, penanganan potensi konflik tanah yang terjadi di KIPP masih terbilang lambat. Menurut Syahrudin M Noor hal ini dikarenakan tidak adanya tim terpadu yang terintegrasi di semua lini terkait percepatan tersebut.
“Ya menampung, mau diapain lagi karena ini masing-masing sektor, makanya sekarang ini penanganannya lambat karena masing-masing, tidak ada tim terpadu terintegrasi semua sektor kan repot kalau begitu,” pungkasnya. (adv/log)
