Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, tentu menginginkan program kerja berjalan sesuai harapan. Realisasi penyerapan anggaran harus memiliki target secara berjangka.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengkhawatirkan bila realisasi anggaran hingga triwulan ke 2 atau semester 1 tahun 2023 tidak mencapai angka 50 persen.
Menurutnya target 50 persen pada semester 1 membuat pemerintah akan lebih ringan menjalankan program yang telah direncanakan. Dirinya tak ingin ada penumpukan kegiatan pada waktu tertentu membuat program berpotensi tak berjalan secara maksimal di lapangan.
“Kita khawatir kalau tidak sampai 50 persen, bagaimana bisa menghabiskan 50 persen lainnya sementara berkegiatan kita hanya boleh sampai Oktober, November. Itu yang kita pikirkan, jangan nanti semua kegiatannya itu menumpuk di Agustus September,” ujar Syahrudi M Noor.
Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki target pada program kerja terutama sektor pembangunan. Pada rentang tertentu pemerintah harus memiliki realisasi di angka 50 sampai 70 persen serapan anggaran.
“Kita maunya pembangunan itu ditarget, 1 tahun ini progresnya harus jelas. Triwulan pertama itu berapa, triwulan kedua itu berapa. Kita mau triwulan terakhir ini mencapai 50-70 persen,” ucapnya.
Dengan segeranya mencapai target, dianggap akan lebih mudah untuk menyusun anggaran berikutnya. Sehingga anggaran yang akan masuk melalui dana transfer bisa diserap dengan baik tahun 2023 ini.
“Kalau sisanya lebih mudah kita menggarap dan masuk ke pembahasan perubahan anggaran karena ada anggaran yang mau masuk. Supaya kita memanfaatkan lagi kegiatan yang memang bisa kita lakukan di sisa akhir tahun 2023 ini,” pungkasnya. (adv/log)
