Taufiq Anggota DPRD PPU, Soroti Realisasi CSR Di Kabupaten PPU

Edy Suratman Yulianto

Anggota DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Taufiq Yohansyah. (Ist)
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Taufiq Yohansyah. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Taufiq Yohansyah menyoroti realisasi tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR di Kabupaten PPU.

Menurutnya realisasi CSR di Kabupaten PPU belum bisa mendapatkan penilaian. Sejauh ini pemerintah maupun perusahaan tidak pernah membuka ke publik atau secara umum besaran CSR yang disalurkan ke masyarakat.

Sebagai langkah konkrit, seharusnya implementasi CSR perusahaan di Kabupaten PPU harus diumumkan. Pengumuman tersebut diharapkan mencantumkan besaran nilai serta program yang telah terealisasi hingga perkembangan di lapangan.

“Kita selama ini tidak pernah tahu berapa dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di PPU,” kata Muhammad Taufiq Yohansyah, Rabu (29/11/2023).

Menurut anggota Komisi II DPRD Kabupaten PPU itu, sudah sepatutnya CRS memberikan dampak yang luar biasa. Selama ini CRS yang turun ke masyarakat disebutkan tidak ada.

“Coba kita lihat di beberapa daerah yang dekat dengan perusahaan, apakah mereka sejahtera, seharusnya sih sejahtera,” ungkapnya.

Dirinya menilai perusahaan yang ada di Kabupaten PPU, masih senang menggali potensi dengan nilai yang ekonomis. Tetapi hal itu menurutnya tidak dibarengi dengan pemanfaatan masyarakat sekitar atau melihat kekurangan di tengah masyarakat.

“Perusahaan ini coba kerja disini, terus ambil untuk di sini, tapi kita lihat apa masyarakat itu sudah sejahtera atau masih banyak kekurangan, mari kita buka mata lebar-lebar,” ungkapnya.

Dirinya berharap melalui pemerintah mampu melakukan pendekatan kepada perusahaan. Sehingga beberapa kekurangan yang terjadi masyarakat mampu ditanggung oleh perusahaan yang ada di Kabupaten PPU.

“Saya sangat berharap CSR itu bisa diterima masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat di PPU ini. Apalagi kalau cuma mengandalkan APBD sangat sulit terpenuhi itu,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.