Opini Achmad Fitriady SH MH – Pemerhati
Penajam, helloborneo.com – Media sedang ramai memperbincangkan masalah berhentinya atau mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dari kalangan dunia nyata hingga dunia maya, hal inipun dilansir dari berbagai media nasional hinga internasional. Bagaimana tidak, di tengah berjalannya roda pembangunan di Kecamatan Sepaku ini, dalam percepatan pembangunan, gua mengebut cita-cita Jokowi sebelum berakhirnya masa jabatannya.
Tidak tanggung, Kepala OIKN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN ikut serta dalam pengunduran dirinya, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Hal ini juga diumumkan oleh Mensesneg (Sekretaris Negara) Pratikno, sekaligus mengumumkan pengganti Kepala OIKN sebagai Plt Basuki Hadimuldjono dan Wakilnya Raja Juli Antoni.
Kegaduhan ini menarik untuk didiskusikan, hingga melahirkan spekulasi pendapat, hal ini berkaitan dengan isu legislasi Nasional terhadap revisi Undang-Undang Nomor 04 tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), revisi ini berbenturan langsung dengan para pekerja yang ada di IKN, dimana peseta tapera diwajibkan, kepesertaan selain ASN (Aparatur Sipil Negara).
Ditambah dengan lembaga Swasta, para pekerja swasta wajib menjadi peserta, TAPERA, sehingga kisah klasik keluhan pensiunan PNS/ASN, belum tuntas. Soal keluh dari PNS sebagai anggota tetap mengenai susahnya mengklaim tapera, begitu sulit dari segi persyaratan. Belum lagi soal Asabri (Asuransi). Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), notabenenya hampir sama dengan Tapera sekian tahun dikorupsi, disusul dengan Jiwasraya, hal ini melahirkan opini negatif terhadap kebijakan ini.
Sehingga berdampak pada pekerja yang hari ini membangun candi IKN, dengan sistem kebut şemalam (istilah) dengan dikebut, secara otomatis para pekerja swasta akan menjadi angota tapera. Jika Undang-undang ini benar-benar disahkan, revisi Undang-undang tersebut seperti dimudahkan dan mendapatkan karpet merah, melahirkan asumsi atau pendapat dianggap sebagai keringat yang diperas untuk keberlangsungan negara.
Pendapat berikutnya adalah ketidakmampuan Bambang dalam merampungkan pembangunan IKN, dalam percepatannya, dimana akan ada agenda besar yang akan dilaksanakan Presiden Jokowi di IKN. Beliau berencana untuk melaksanakan Upacara Bendera, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Otorita, 17 Agustus 2024 nanti, dari 100 persen perencanaan, faktanya progres kurang lebih 40%, sehingga menjadikan alasan itu juga yang membuat pengunduran ini terjadi.
Selain itu, ada yang berpendapat jika, Bambang lain garbiog dari salah satu partai besar di Indonesia, yang mensukseskan pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan bulan April lalu, dimana kalangan muda menyebutnya sebagai bulan kasih sayang, para penyelenggara Pemilu menyebutnya bulan kasih suara.
Hal ini juga yang menjadikan alasan untuk menarik diri dari tatanan pemerintahan yang berkelanjutan, atau mungkin tekanan yang selalu datang silih berganti, membuat Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akhirnya, membulatkan tekad memilih mundur dari OIKN.
Tulisan ini hanya spekulasi, atau pendapat yang simpulkan dari obrolan atau diskusi warung kopi, untuk mempertajam analisa, terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten PPU, yang hari ini sudah berjalan.
Dari jalan yang berdebu dan berlumpur nampak terlihat jelas dengan keadaan yang ada, beberapa tower gedung yang menjulang ke angkasa seperti menara karin, dalam film Dragon Ball nampak jelas dan telihat, dan aktifitas dimalam hari, terlihat beberapa cran yang bekerja mangangkut campuran semen dari kiri, kekanan-kanan ke kiri.
Semoga kabupaten tercinta Kabupaten Penajam Paser Utara, bukan sebagai objek, pemuas tetapi benar-benar komitmen dalam pemerataan pembangunan, dari pembângunan fisik hingga pembangunan Sumber Daya Manusia. (log)
