Penajam, helloborneo.com -Dewasa ini kita semakin sering dihadapkan pada berbagai masalah yang mengkhawatirkan kondisi sosial anak seperti korban perdagangan anak, narkoba, eksploitasi, korban kekerasan, anak terlantar, tidak dapat melanjutkan pendidikan, gizi buruk, angka kematian tinggi dan sebagainya.
Kita ketahui bahwa anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar pembangunan nasional. Dengan demikian, perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak.
Hal ini tentu saja tidak akan terwujud dengan sendirinya bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa kepedulian dan keikutsertaan selurih elemen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengembangan sedini mungkin dengan mengimplementasikannya melalui kebijakan yang berpihak kepada pemenuhan hak serta kepentingan dan kesejahteraan anak.
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid mengatakan dalam pemenuhan hak dan kepentingan anak harus sesuai dengan prinsip membangun anak yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pendapat anak.
Ada lima klaster hak anak, antara lain hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
Untuk itulah ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak dalam rangka meningkatkan upaya percepatan menuju KLA karena sejak tahun 2024 sudah menginisiasi KLA dengan program Desa Layak Anak. (adv/log)
