PPU Koordinasi Kawasan Tangkap Nelayan dengan Provinsi dan Pusat

Bagus Purwa

Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Asward. (Ist)
Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara segera melakukan koordinasi menyangkut imbas peningkatan aktivitas pembangunan ibu kota negara baru Indonesia mengganggu kawasan tangkap nelayan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi.

“Kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari solusi terganggunya kawasan tangkap nelayan,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Rozihan Asward di Penajam.

Pemerintah kabupaten berharap ada solusi bagi nelayan yang selama ini mencari ikan di perairan Teluk Balikpapan, lanjut dia, agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian.

Saat ini,.arus lalu lintas kapal pengangkut  material dan logistik untuk kebutuhan pembangunan Kota Nusantara yang melintas di Teluk Balikpapan semakin padat.

Kemudian aktivitas pembangunan pelabuhan logistik Kota Nusantara dan pembangunan duplikat bentang pendek Jembatan Pulau Balang, menurut dia, berimbas kawasan tangkap nelayan kecil terganggu.

Nelayan kecil yang terdampak tersebut antara lain warga Kelurahan Jenebora, Pantai Lango dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam serta Kelurahan Maridan dan Mentawir di Kecamatan Sepaku yang selama ini menangkap ikan di wilayah perairan Teluk Balikpapan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai wilayah perairan laut.

Dengan demikian, diperlukan solusi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat menyangkut dengan nasib nelayan yang selama ini mencari nafkah di Teluk Balikpapan tersebut.

Kebijakan wilayah perairan laut atau alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.

“Kami harapkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk berikan solusi dengan terganggunya kawasan tangkap ikan bagi nelayan di Teluk Balikpapan itu,” katanya.

Tetapi Rozihan Asward optimistis dan yakin pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, juga berdampak positif pada ekonomi masyarakat pesisir. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.