Jakarta, helloborneo.com – Rencana pemerintah untuk membangun industri Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi defisit neraca perdagangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seperti dilansir laman Kementerian ESDM.
“Khusus untuk LPG, kita ke depan akan membangun industri LPG di dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana). Ini kita harus bangun supaya mengurangi impor kita,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.
Hal itu berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.
Bahlil juga menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga, sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan penyederhanaan regulasi perizinan.
“Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong,” kata Bahlil.
Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas. (ip/log)
