Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia Balikpapan, Senin (25/11).
Pertemuan ini menjadi langkah strategi untuk mempercepat digitalisasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
TP2DD menjadi forum koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi digitalisasi di tingkat daerah. Bupati Penajam Paser Utara, Dr. Muhammad Zainal Arifin, yang membuka acara secara langsung, menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kunci mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Transformasi digital bukan hanya kebutuhan masa depan, tetapi solusi nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Bupati.
Acara HLM TP2DD ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Pemimpin Bank Kaltimtara Cabang Penajam, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten PPU.
Diskusi yang digelar secara interaktif menghasilkan beberapa strategi kesepakatan guna mempercepat implementasi digitalisasi di berbagai sektor pelayanan publik. Salah satu poin penting yang disepakati adalah komitmen seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penerapan sistem elektronik dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Selain itu, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja daerah, sekaligus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan kanal digital dalam pembayaran pajak dan retribusi.
“Perluasan kanal pembayaran berbasis QRIS juga menjadi fokus utama untuk mendukung inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Upaya ini akan dilengkapi dengan pembukaan gerai-gerai pajak daerah pada berbagai acara besar yang diselenggarakan di Kabupaten PPU,” ungkapnya.
Dalam mendukung program pembangunan nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemkab PPU juga akan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama sosialisasi untuk memperkenalkan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
“Dengan langkah-langkah strategi ini, Pemkab PPU optimis mampu memberikan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berdaya saing, sekaligus mengoptimalkan potensi PAD yang lebih besar melalui digitalisasi,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
