Banjarmasin, helloborneo.com – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil meraih prestasi sebagai provinsi tercepat dalam penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2025, bersama Provinsi Jawa Timur. Penyaluran ini tercatat melalui sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi, mengungkapkan Kalsel berhasil menyalurkan DD sebesar Rp51,92 miliar untuk 116 desa. “Alhamdulillah, Kalsel masuk salah satu yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa di tahun 2025, dengan total penyaluran sebesar Rp51,92 miliar untuk 116 desa,” ujarnya, di Banjarmasin, Kamis (30/1/2025).
Syafriadi merinci kontribusi penyaluran DD di Kalsel yang berasal dari tiga kabupaten. Pertama, Kabupaten Barito Kuala dengan Rp3,36 miliar untuk tujuh desa, yang menempati urutan ketiga tercepat.
Kegiatan ini diikuti Kabupaten Banjar dengan Rp11,42 miliar untuk 23 desa, di urutan kelima. Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyalurkan Rp37,14 miliar untuk 86 desa, yang menempati urutan ketujuh.
Menurutnya, penyaluran DD di tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, hanya 20 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tercatat sebagai penyalur tercepat. Namun, pada tahun 2025, penyaluran DD tercepat melibatkan 3 kabupaten dan 116 desa.
“Sinergi dan koordinasi yang baik antara desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), serta peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi kunci sukses penyaluran dana desa yang cepat di 2025,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya dukungan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel dalam mendukung penyaluran DD, yang melibatkan berbagai stakeholder terkait.
Dalam hal penggunaan Dana Desa tahun 2025, Syafriadi mengingatkan agar mempedomani Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa. Penggunaan DD tahun ini diutamakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan layanan kesehatan dasar di desa, serta pengembangan sektor ketahanan pangan dan teknologi informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
“Penyaluran DD yang cepat diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk kesejahteraan bersama,”imbuhnya.
Melalui penyaluran DD yang cepat, pihaknya berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan desa dan memastikan agar tidak ada penyalahgunaan dana desa yang mengganggu proses pembangunan.
“Semoga penyaluran Dana Desa di tahun 2025 dapat berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bebas dari penyalahgunaan,” tambahnya. (ip/log)
