Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Keberadaan Bandar Udara Nusantara, atau yang dikenal sebagai Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), diyakini akan menjadi katalisator bagi kemajuan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Jika rencana perubahan status bandara dari verw-very important person (VVIP) menjadi bandara komersial terealisasi, potensi perekonomian di sekitar kawasan tersebut dipastikan akan tumbuh pesat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syarifuddin HR, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pengembangan bandara yang terletak di wilayah Kecamatan Penajam tepatnya di Kelurahan Buluminung, Gersik, dan Pantai Lango akan membawa dampak positif bagi daerah.
“Adanya Bandara VVIP IKN di PPU pasti akan membawa kemajuan untuk daerah ke depannya. Karena akan tumbuh perekonomian di sekitar kawasan tersebut,” ungkapnya.
Syarifuddin menegaskan bahwa jika bandara tersebut beralih status menjadi komersial, Kabupaten PPU berpotensi meraih pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar. Ia menambahkan, fokus utama dari perubahan ini adalah memastikan tenaga kerja yang terlibat adalah orang-orang lokal.
“Tenaga kerja di bandara ini harus berasal dari SDM lokal. Pemerintah harus berperan aktif untuk memastikan bahwa anak-anak PPU tidak hanya dipekerjakan di posisi-posisi rendah, tetapi mendapatkan kesempatan yang lebih baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal. Salah satu poin penting dalam perda tersebut menekankan kewajiban perusahaan yang beroperasi di Benuo Taka untuk merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja.
“Jangan sampai anak-anak Penajam Paser Utara hanya jadi dorong troli bagasi atau helper. Kalau bisa, mereka harus bisa mengisi posisi yang lebih strategis, seperti di front office,” jelas Syarifuddin.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Syarifuddin menekankan perlunya upaya peningkatan kompetensi SDM lokal. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan pelatihan yang memadai agar tenaga kerja lokal siap bersaing.
“Kalau masalahnya ada di SDM, ya harus ada pelatihan. Berapa pun yang dibutuhkan, harus dilakukan. Yang penting, mereka bisa bekerja di situ,” pungkasnya. (adv/log)
