Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius DPRD setempat. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten PPU, tercatat sedikitnya 1.666 unit RTLH tersebar di berbagai wilayah Benuo Taka. Kondisi ini dinilai memerlukan kolaborasi lebih luas, tidak hanya bergantung pada pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saja.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten PPU, Sariman, menyampaikan bahwa upaya percepatan pengentasan RTLH harus melibatkan pemerintah desa secara langsung. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah dengan mengalokasikan sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program perbaikan rumah warga kurang mampu.
“ADD bisa jadi senjata efektif untuk bantu warga yang masih tinggal di rumah tak layak. Pemerintah desa punya peran penting dalam menyentuh langsung warganya,” ujar Sariman.
Menurutnya, jika setiap desa mulai memasukkan program bantuan RTLH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka beban penanganan RTLH bisa terbagi dan lebih cepat tertangani. Hal ini juga akan memberikan ruang bagi Dinas Perkimtan Kabupaten PPU untuk lebih fokus menyasar rumah tidak layak huni di wilayah kelurahan.
“Bila pemdes bisa ikut ambil bagian, maka kita bisa selesaikan persoalan RTLH secara bertahap, tapi signifikan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal martabat dan kenyamanan hidup masyarakat kita,” tegasnya.
Ia menyebut, standar bantuan per unit rumah berdasarkan ketentuan Dinas Perkimtan saat ini adalah sebesar Rp25 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup sebagai stimulus awal perbaikan rumah, apalagi jika digabung dengan gotong royong warga dan bantuan swadaya lainnya.
Sariman berharap, pemerintah desa tidak ragu untuk memprioritaskan anggaran bantuan RTLH, apalagi banyak rumah warga yang sudah dalam kondisi memprihatinkan namun belum terjamah program bantuan.
“Kalau ini dijadikan gerakan bersama, dampaknya luar biasa. Bayangkan, ada 1.666 keluarga yang bisa hidup lebih layak. Ini soal kemanusiaan, dan desa bisa jadi garda terdepannya,” pungkasnya. (adv/log)
