Jakarta, helloborneo.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, penolakan beberapa kepala desa terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000–80.000 desa hanya masalah komunikasi. Hal itu disampaikan Tito, melalui keterangan resminya.
Oleh karena itu, Tito menyebutkan dirinya bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bakal mengundang sejumlah asosiasi kepala desa dan perangkat desa untuk berdialog membahas Koperasi Desa Merah Putih.
“Minggu depan, Bapak Menteri Koperasi, kami akan hadir. Kami akan undang asosiasi. Kami mau jelaskan. Jangan sampai miskomunikasi. Itu saja,” kata Tito.
Beberapa asosiasi yang diajak diskusi itu, di antaranya adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes).
“Jadi, mekanisme dialog ini kami lakukan. Saya paham teman-teman daerah itu biasanya ingin agar programnya 70 persen adalah bottom-up. Artinya, dimusyawarahkan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30 persennya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat,” kata Tito.
Terlepas dari itu, Tito menekankan Koperasi Desa Merah Putih merupakan terobosan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.
“Pak Presiden kali ini membuat satu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan, nanti akan ada tambahan anggaran, kemudian di-back up dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik. Ini belum pernah terjadi,” kata Mendagri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil jajaran menteri dan wakil menterinya untuk rapat membahas Koperasi Desa Merah Putih serta tindak lanjut program-program kerakyatan di Istana, Jumat (7/3/2025). (ip/log)
