Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong kelanjutan program jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, Pemkab masih menunggu realisasi lanjutan program tersebut dari pemerintah pusat.
Asisten II Sekretariat Daerah PPU, Sodikin, mengungkapkan bahwa sejak program terakhir pada tahun 2021, belum ada lagi pemasangan jargas baru karena program dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam status ditangguhkan.
“Kita sudah usulkan penambahan sebanyak 36.000 sambungan rumah tangga (SR), namun hingga sekarang program dari pusat masih di hold. Jadi belum bisa dilanjutkan,” jelas Sodikin.
Meski demikian, Pemkab PPU tidak tinggal diam. Upaya kerja sama dengan pihak swasta, seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN), juga sempat dijajaki. Namun, muncul tantangan dari sisi harga jual gas jika pengelolaan dilakukan oleh perusahaan swasta.
“Kalau dari APBN itu harga gas bisa sekitar Rp5.000 per meter kubik. Tapi kalau lewat PGN, bisa naik menjadi Rp10.000 hingga Rp18.000 per meter kubik. Ini jadi perhatian kita, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial di satu wilayah gas murah, di wilayah lain mahal,” ujarnya.
Program jargas sendiri sangat dinanti oleh masyarakat karena dinilai lebih aman, murah, dan praktis dibandingkan dengan gas tabung. Jika terealisasi, tambahan 36.000 sambungan rumah akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari masyarakat PPU.
Sodikin menambahkan bahwa Bupati Kabupaten PPU, Mudyat Noor, telah merespon serius isu ini dan dalam waktu dekat berencana melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.
“Harapannya, kalau langsung Bupati yang menyampaikan, bisa mendapatkan respon positif dan program jargas bisa kembali berjalan di PPU,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
