Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hal itu terlihat dari digelarnya acara silaturahmi santai bertajuk “Ngopi Bareng” yang menghadirkan perwakilan asosiasi pekerja dan manajemen perusahaan, Sabtu (03/05/2025).
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PPU ini berlangsung di Hotel Ika Petung, Kecamatan Penajam. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten PPU, Mudyat Noor dan Wakil Bupati Kabupaten PPU, Abdul Waris Muin serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Sekitar 50 peserta hadir dalam forum ini. Peserta berasal dari kalangan pekerja dan pengusaha yang aktif di wilayah Kabupaten PPU. Dalam suasana penuh keakraban, para peserta berdiskusi santai namun serius mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Mudyat Noor menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal pemerintahannya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para pemangku kepentingan dunia kerja. Ia menegaskan pentingnya mendengar langsung aspirasi pekerja dan perusahaan guna membangun ekosistem kerja yang kondusif.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah soal kerumitan regulasi ketenagakerjaan yang sering kali menghambat penyelesaian masalah. Mudyat Noor menilai adanya keterbatasan kewenangan di tingkat kabupaten kerap mempersulit mediasi antara pekerja dan perusahaan.
“Seringkali izin dan keputusan penting ditarik ke tingkat provinsi atau pusat. Ini membuat penyelesaian persoalan di daerah jadi terhambat,” kata Mudyat Noor.
Selain regulasi, persoalan upah minimum sektoral juga menjadi perhatian. Bupati berharap forum ini menjadi ajang menggali informasi lapangan yang nantinya dapat digunakan Disnakertrans untuk merumuskan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak.
Kepala Disnakertrans PPU Marjani menyebut kegiatan “ngopi bareng” ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan ruang dialog konstruktif yang akan terus dilanjutkan ke depan. Ia berharap masukan dari forum ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
“Semoga saja dari diskusi ini kita bisa hasilnya sebuah kebijakan yang sesuai keinginan para buruh, syukur-syukur bisa terakomodir dalam program kerja jangka panjang,” harapnya. (adv/kmf/log)
