Edy Suratman Yulianto
Samarinda, hellobornoeo.com – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyuarakan aspirasi daerahnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur, Senin (05/05/2025). Acara yang digelar di Gedung Odah Etam, Samarinda ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Musrenbang ini dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Kaltim, Rudy Mas’ud dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kaltim, kepala daerah se-Kaltim, serta sejumlah pejabat penting dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy menekankan bahwa forum Musrenbang bukan sekadar seremonial atau penyusunan dokumen teknis, tetapi merupakan pondasi utama dalam membangun masa depan Kalimantan Timur. Ia membawa visi besar “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” yang ditopang oleh empat prioritas pembangunan.
“Prioritas kita mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif. Kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat bukan hanya hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang,” tegas Rudy.
Rudy juga memaparkan dua program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu Gratis Pol dan Gas Pol. Program Gratis Pol memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis dari jenjang SMA hingga S3, termasuk seragam sekolah. Sementara Gas Pol difokuskan pada percepatan pembangunan berbasis sektor unggulan, termasuk penyediaan internet desa, bantuan administrasi tempat tinggal, dan dukungan ibadah lintas agama.
Menanggapi hal tersebut, Mudyat Noor menyatakan dukungan terhadap program-program unggulan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten PPU siap menjadi mitra strategis dalam pembangunan jangka menengah provinsi, terlebih dengan posisi PPU yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin PPU mendapat perhatian dan prioritas dalam RPJMD Kaltim ke depan. Sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan merata,” ujar Mudyat.
Namun, dalam forum tersebut, Mudyat juga mengangkat satu persoalan. Ia menyoroti tidak masuknya mahasiswa Universitas Gunadarma yang 90 persen mahasiswanya berasal dari PPU ke dalam penerima manfaat program Gratis Pol.
“Hanya karena kampus ini cabang, program Gratis Pol tidak diberikan. Kami menyayangkan ini, karena pada kenyataannya masyarakat kami sangat terbantu oleh kehadiran kampus ini,” ungkapnya.
Gunadarma sendiri, menurutnya, telah memberikan potongan biaya pendidikan hingga 70 persen bagi mahasiswa asal PPU. Oleh karena itu, ia berharap Pemprov Kaltim bisa mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut demi keadilan bagi mahasiswa di daerah.
“Kami berharap ini bisa menjadi perhatian khusus. Jangan sampai anak-anak kami diabaikan hanya karena status lembaga pendidikan yang ada di PPU,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
