Edy Suratman Yulianto
Samarinda, helloborneo.com – Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris, menegaskan komitmen daerahnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dalam sebuah forum strategis bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (10/05/2025).
Forum yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna itu dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum). Dalam sambutannya, Gubernur Harum menekankan bahwa pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan harus dimulai dari perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi utama membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), program ini menjadi sangat strategis,” tegas Gubernur Kaltim.
Waris Muin menyampaikan bahwa Pemkab PPU telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2024, pihaknya mencatat 44 kasus kekerasan, dan hingga Maret 2025, terdapat 10 kasus baru yang sudah ditangani.
“Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kami tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan untuk pencegahan kekerasan,” ungkapnya.
Pemkab PPU juga mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) guna memperkuat ketahanan keluarga. Di sisi lain, pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG) terus diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2023.
Waris Muin menambahkan, pihaknya fokus pada pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pendataan, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekonomi keluarga.
“Kami juga mendorong perempuan agar berdaya di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui pelatihan bersama organisasi wanita di daerah,” ujarnya.
Meski capaian cukup menggembirakan, ia mengakui tantangan masih ada, seperti belum meratanya keberadaan PATBM, Forum Anak, dan DRPPA di semua desa/kelurahan serta belum tercapainya status Kabupaten Layak Anak secara penuh.
“Kami masih perlu kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. Yang paling penting adalah menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan bukan aib, melainkan persoalan yang harus dihadapi bersama. Kami optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak di PPU akan semakin kokoh,” tutupnya. (adv/kmf/log)
