Edy Suratman Yulianto
Jakarta, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, di Jakarta, Kamis (15/05/2025). Pertemuan ini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di PPU sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mudyat Noor menyebut, sejumlah program prioritas disampaikan langsung kepada Menteri PU. Salah satunya pembangunan Jembatan Riko yang dinilai vital dalam mempercepat akses warga pesisir ke pusat kota Penajam.
“Saya sudah ketemu Pak Menteri PU. Ada beberapa kegiatan yang dibahas, dan alhamdulillah disambut positif,” ujar Mudyat usai pertemuan.
Menurutnya, Jembatan Riko akan menjadi solusi atas keterbatasan aksesibilitas warga di tiga kelurahan pesisir, yakni Gresik, Pantai Lango, dan Jenebora. Saat ini, masyarakat harus menyeberangi sungai menggunakan kapal atau menempuh jalan darat hingga dua jam.
“Kalau jembatan ini terealisasi, waktu tempuh bisa dipangkas menjadi 20–30 menit. Ini akan sangat membantu mobilitas dan perekonomian warga,” jelasnya.
Selain Jembatan Riko, Bupati juga mengusulkan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, Bendung Gerak Sungai Telake, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA Buluminung.
“Pembangunan TPST ini juga penting untuk mendukung kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah modern seiring berkembangnya kawasan IKN,” tambahnya.
Tak hanya itu, isu ketahanan pangan juga menjadi bagian dari diskusi. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat terus memperkuat sinergi agar pembangunan di PPU berjalan seiring dengan IKN.
“Menteri PU menyampaikan bahwa PPU adalah daerah prioritas. Kita tidak boleh tertinggal dari perkembangan IKN, apalagi wilayah induknya ada di PPU,” ungkapnya.
Mudyat Noor menegaskan komitmennya mendukung penuh pembangunan IKN. Menurutnya, penguatan infrastruktur PPU bukan hanya soal konektivitas, tapi bagian dari strategi jangka panjang menuju kesejahteraan masyarakat.
“Pertemuan ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami. Kami akan kawal penuh agar hasil pembahasan ini segera terealisasi,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
