Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Komitmen ini ditegaskan dalam kunjungan lapangan langsung yang dilakukan oleh perwakilan Pemkab PPU, Wakil Bupati Kabupaten PPU, Waris Muin bersama Ketua DPRD ke lokasi rencana pembangunan.
Menurut Waris Muin dengan adanya kehadiran jajaran Pemkab dan DPRD di lokasi dianggap sebagai keseriusan daerah dalam menyambut program strategis tersebut.
“Kami dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi. Kami datang langsung bersama Ketua DPRD untuk melihat langsung situasi dan kondisi lahan. Kami 100 persen akan memfasilitasi dan mendukung penuh pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat ini,” ungkap Waris Muin.
Pemerintah daerah memastikan telah menyiapkan lahan yang dibutuhkan, sementara bangunan akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Komitmen tersebut dinilai penting demi kelancaran pelaksanaan pembangunan yang direncanakan akan dimulai tahun depan.
“Pemda bertugas menyiapkan lahan. Untuk bangunan semuanya ditangani pusat. Di Kalimantan Timur, baru tiga daerah yang mengajukan. Kalau tidak ada halangan, tahun depan proyek ini akan mulai dibangun,” tambahnya.
Salah satu tahapan penting, yakni pembersihan lahan atau line clearing, disebutkan telah hampir rampung. Pemerintah daerah memaksimalkan melalui fasilitas yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum, UPT PU Kecamatan Penajam.
“Line clearing kita maksimalkan, insyaallah kalau tidak ada kendala akan selesai besok,” katanya.
Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Kementerian Sosial yang telah melakukan kunjungan dua hari sebelumnya. Kehadiran Kemensos memperkuat sinyal bahwa pembangunan sekolah tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak di tingkat nasional.
“Dua hari lalu Kementerian Sosial datang dan memberikan apresiasi yang sangat baik. Artinya dari sisi administratif dan teknis tidak ada masalah,” jelasnya.
Lahan yang disiapkan mencapai delapan hektare, namun informasi terakhir yang diterima menyebutkan bahwa hanya enam hektare yang akan digunakan. Meski demikian, kelebihan lahan dinilai sebagai potensi strategis untuk pengembangan ke depan.
“Luas yang tersedia sekitar delapan hektare, walaupun hanya diminta enam hektare. Selebihnya menjadi potensi aset yang bisa kita manfaatkan,” ujarnya.
Pihak Pemkab memastikan tidak ada proses hibah karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tetap menjadi bagian dari program pemerintah pusat yang menyasar pendidikan berkualitas bagi masyarakat tidak mampu.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama. Seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung oleh negara, menjadikannya sebagai solusi pendidikan terpadu yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Lahan ini tetap menjadi milik pemerintah, tak ada hibah karena Sekolah Rakyat adalah bagian dari komitmen negara. Dari SD hingga SMA, anak-anak kita akan diasramakan dan seluruh kebutuhannya ditanggung. Ini bukti negara hadir untuk mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
