Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dalam pembukaan kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Rabu (11/06/2025). Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang lebih tinggi pada tahun ini.
Kegiatan verifikasi berlangsung melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. Turut hadir jajaran Kementerian PPPA, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta Gugus Tugas KLA Kabupaten PPU.
Waris Muin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim verifikator dan seluruh pihak yang telah mendampingi PPU dalam proses evaluasi KLA. Ia menilai sinergi yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah berbasis perlindungan hak anak.
“Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian adalah bagian penting dari proses evaluasi dan penilaian untuk meningkatkan kualitas pembangunan berbasis hak anak di daerah kita,” ujar Waris.
Sebagai informasi, KLA merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan anak itu sendiri. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Pada tahun 2023, Kabupaten PPU telah berhasil meraih predikat Madya dalam penghargaan KLA tingkat nasional. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berbenah, menyiapkan strategi baru, dan memperluas inovasi program ramah anak.
Pemerintah Kabupaten PPU pun bertekad naik peringkat dalam penilaian KLA tahun ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor melalui Gugus Tugas KLA, dengan memprioritaskan program-program yang menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama.
Selain itu, Waris mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini akan menjadi kelanjutan dari inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah berjalan di beberapa desa di PPU.
Melalui RBI, diharapkan tercipta ruang aman, setara, dan inklusif bagi perempuan dan anak. Pemerintah juga akan memprioritaskan penguatan sarana dan prasarana pendukung agar program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten PPU optimis, dengan dukungan masyarakat, perangkat desa, organisasi perempuan, dan instansi terkait, target peningkatan status KLA dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan PPU sebagai daerah yang benar-benar layak dan ramah bagi generasi penerus.
“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus diperkuat, demi memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
