PPU Prioritas Pendidikan-Kesehatan di Tengah Efisiensi Anggaran

Bagus Purwa

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar. (Ist)
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan di tengah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun ini.

“Sebagai langkah strategis, anggaran belanja daerah diprioritaskan sektor yang dianggap krusial, seperti pendidikan dan kesehatan,” tegas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam.

“Infrastruktur dukung Kota Nusantara, ibu kota Indonesia juga diprioritaskan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus koordinasi menentukan prioritas belanja daerah yang tetap harus berjalan, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Menghadapi Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus membahas efisiensi belanja operasional.

“Untuk belanja modal dan fisik akan ditinjau lebih lanjut sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.

Pemangkasan anggaran untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, dana alokasi umum (DAU) Rp20 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp32 miliar dan secara nasional, pemotongan DAK Rp13 triliun.

Berikutnya, kurang bayar dana bagi hasil (DBH) diperkirakan terpangkas Rp118 miliar, masih menunggu diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

“DAK fisik konektivitas jalan dihapus semua, jadi berpengaruh terhadap program pembangunan jalan di kabupaten,” ungkap Tohar.

Sejumlah sumber pendapatan kabupaten mengalami pemotongan signifikan dari kebijakan efisiensi tersebut rasionalisasi belanja diterapkan di seluruh instansi, kata dia, diwajibkan melalui surat edaran tindak lanjut Inpres sejak Januari 2025.

Pemangkasan.APBD 2025 dilakukan pada belanja operasional dan modal, tetapi tetap optimistis pengelolaan uang APBD berjalan efisien, tepat sasaran dan pelayanan masyarakat tetap optimal, serta dilakukan secara cermat agar program prioritas tidak terganggu. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses