Jakarta, helloborneo.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga semester I 2025 mencapai 0,84 persen dari PDB atau Rp204,2 triliun, yang melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,34 persen dari PDB atau Rp77,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% atau Rp 616,2 triliun.
“Untuk defisit (APBN 2025) totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” kata Sri Mulyani di Jakarta.
Dalam menghadapi proyeksi defisit akhir tahun, pemerintah berencana untuk meminta persetujuan DPR guna memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Total SAL 2024 mencapai Rp457,5 triliun.
Langkah ini diambil untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang baru, dengan memanfaatkan kas negara yang tersedia.
Menurut Menkeu, SAL sebesar Rp85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit.
“Nanti tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tetapi paling tidak sudah mendapat persetujuan sehingga kami bisa punya pilihan (dalam mengelola anggaran),” ujar Sri Mulyani. (ip/log)
