Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyuarakan aspirasi mereka terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Aksi damai yang berlangsung pada Senin (11/8/2025) ini digelar di bawah koordinasi Forum Teknis Indonesia (Fortekin) PPU.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, para honorer mendesak pemerintah daerah mempercepat proses pengusulan dan memberikan kejelasan status kerja mereka. Transparansi proses serta komitmen tertulis untuk peralihan dari status paruh waktu menjadi penuh waktu juga menjadi poin penting yang disuarakan.
“Kami butuh kepastian percepatan dan transparansi status R3 dan R4. Anggaran proyek bisa jalan, tapi nasib honorer masih terkatung-katung. Ada permainan eksekutif dan legislatif yang perlu dibuka,” tegas Ketua Fortekin PPU, Arman, saat orasi.
Aksi dimulai di halaman Kantor Bupati PPU, lalu dilanjutkan dengan long march menuju Gedung DPRD PPU. Di sana, mereka kembali menegaskan tuntutan yang sama di hadapan para wakil rakyat.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, menyampaikan bahwa pimpinan daerah telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendengarkan dan merespons aspirasi para THL.
“Hari ini kita menerima aspirasi dari THL yang belum terangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pasca seleksi tahap 1 dan tahap 2, kita sisir kembali. Saat ini ada 1.194 THL yang akan mengisi formasi PPPK paruh waktu. Untuk yang penuh waktu, 627 orang sudah tuntas,” jelas Tohar.
Ia juga mengungkapkan langkah strategis yang sedang diupayakan Pemkab PPU, yakni mengusulkan agar Non-ASN di PPU bisa mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nanti sesuai jadwal dan situasi, yang paruh waktu akan kita usulkan secara bertahap menjadi penuh waktu. Itu jalan keluar yang sedang kita siapkan agar masalah ini tidak berlarut,” tegasnya. (log)
