Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dihadapkan pada ancaman krisis pendanaan. Pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah secara nasional hingga Rp100 triliun pada tahun depan. Dampaknya, setiap kabupaten/kota diperkirakan kehilangan Rp150–200 miliar dari pundi anggarannya.
Bupati Kabupaten PPU, Mudyat, mengingatkan, kondisi ini tak bisa dihadapi dengan cara kerja biasa. Ia menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus kreatif mencari sumber pendanaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi,” tegasnya.
Mudyat menilai, selama ini sebagian besar APBD PPU masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan APBD sekitar Rp2,7 triliun, ruang gerak pembangunan akan semakin sempit jika OPD hanya pasif menunggu alokasi dana.
“SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” katanya.
Ia memaparkan, jika OPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi, nilai pembangunan bisa melonjak menjadi Rp5–10 triliun per tahun. Potensi ini bisa diperoleh dengan memanfaatkan program kementerian, seperti pembangunan sekolah, pengadaan buku, penyediaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan tenaga pendidik.
Peringatan keras juga ia sampaikan soal perjalanan dinas. Menurutnya, kegiatan luar daerah harus berbuah hasil konkret, bukan sekadar menghadiri acara tanpa manfaat.
“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar,” tandasnya.
Selain itu, Mudyat meminta SKPD memperkuat hubungan dengan dinas di tingkat provinsi. Menurutnya, banyak program provinsi yang bisa dijalankan di PPU jika komunikasi dan usulan disampaikan secara jelas.
“Provinsi tidak akan tahu kebutuhan kita kalau SKPD pasif,” ujarnya. (log)
