Koperasi Desa Belum Optimal, Pemkab PPU Tekankan Perlu Sinergi Nyata

Edy Suratman Yulianto

Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Ist)
Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Prindag) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (20/08/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas KUKM Prindag PPU, Margono Hadi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan kelurahan dalam memperkuat peran koperasi di tengah masyarakat.

“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih bukan sekadar wadah ekonomi, tapi juga simbol persatuan dan gotong royong. Melalui rakor ini, kita ingin memperkuat komitmen agar koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di PPU,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, menyebut koperasi sejalan dengan pembangunan berbasis desa. Menurutnya, kolaborasi koperasi dan pemerintah desa akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harapkan koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan desa dan kelurahan. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah,” terang Tita.

Rakor ini turut menghadirkan Kepala Bidang Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Hanif, sebagai narasumber utama. Ia menekankan bahwa koperasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digital.

“Era digital menuntut koperasi untuk bertransformasi. Koperasi harus mengadopsi teknologi agar tidak tertinggal, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang berorientasi pada kebersamaan dan kesejahteraan anggota,” jelasnya.

Selain itu, Abdul Hanif juga menyoroti pentingnya tata kelola yang sehat, transparansi, dan penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa maupun kelurahan. Ia menyebut hal itu sebagai kunci keberlangsungan koperasi dalam jangka panjang.

Rakor diikuti oleh pengurus Satgas Koperasi Desa/Kelurahan dari seluruh wilayah PPU. Pemerintah daerah berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Pemkab PPU optimis koperasi desa dan kelurahan mampu menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sejalan dengan semangat Merah Putih yang menekankan persatuan dan kemandirian.

“Kunci keberlangsungan koperasi bukan hanya modal, tetapi tata kelola yang sehat, transparansi, dan kelembagaan yang kuat. Dengan itu, koperasi desa dan kelurahan bisa menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” pungkas Abdul Hanif. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses