Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2025. Instruksi ini disampaikan menyusul rendahnya serapan anggaran pada semester pertama tahun ini.
Data pemerintah daerah mencatat, serapan anggaran sejumlah OPD hingga akhir triwulan kedua masih berada di kisaran 16 hingga 27 persen. Kondisi tersebut dinilai terlalu rendah, sehingga perlu percepatan untuk mengejar target realisasi anggaran.
Pemerintah menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 50 persen pada akhir triwulan ketiga. Waris meminta agar OPD mulai melakukan percepatan pada Agustus dan September mendatang.
“Seluruh OPD harus melakukan percepatan serapan anggaran mulai Agustus dan September, supaya akhir triwulan ketiga serapan anggaran bisa mencapai 50 persen,” tegasnya.
Waris menekankan bahwa serapan anggaran yang optimal sangat penting, mengingat pertumbuhan ekonomi PPU masih sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah. Jika serapan rendah, maka dampaknya langsung dirasakan pada stagnasi ekonomi masyarakat.
“Percepatan ini harus dilakukan, jangan sampai ekonomi daerah stagnan. Sebab, program dan kegiatan pemerintah daerah jalan di tempat. Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD,” ujarnya.
Ia juga mengakui lambatnya serapan anggaran tidak lepas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi itu membuat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja sebelum program dapat berjalan.
Awalnya, APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp2,61 triliun. Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi, angkanya turun menjadi Rp2,403 triliun. Penyesuaian tersebut ikut memengaruhi ritme pelaksanaan program di awal tahun.
Meski demikian, Waris menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan OPD untuk bekerja lamban. Ia meminta agar jajaran pemerintah daerah lebih inovatif dalam melaksanakan program prioritas, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan percepatan yang dilakukan mulai triwulan ketiga, pemerintah berharap ekonomi daerah bisa lebih bergerak, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Waris menekankan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab PPU.
“Efisiensi anggaran memang memaksa daerah melakukan penyesuaian, tapi itu bukan alasan untuk bekerja lamban. OPD harus tetap inovatif dalam menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (log)
