Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan vital masyarakat serta penopang utama ketahanan pangan.
Langkah strategis ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, di Kantor BWS Kalimantan IV Samarinda, belum lama ini. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan program kerja pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi juga dihadiri Plt Kepala Dinas PUPR PPU, Muhajir, beserta sejumlah pejabat teknis. Kehadiran mereka menandakan pentingnya dukungan teknis lintas perangkat daerah untuk memastikan sinkronisasi program sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam paparannya, Bupati Mudyat mengajukan beberapa kebutuhan prioritas. Pertama, peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Labangka, Kecamatan Babulu. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Kalimantan Timur. Menurutnya, ketersediaan irigasi yang baik akan memperkuat produktivitas pertanian sekaligus menjaga stabilitas pangan di tengah peningkatan kebutuhan regional maupun nasional.
Prioritas kedua adalah penanganan banjir di sejumlah kawasan padat penduduk. Sungai Lawe-Lawe dan Sungai Labangka kerap meluap akibat penyempitan serta pendangkalan badan sungai. Kondisi tersebut diperparah dengan curah hujan tinggi dan pasang air laut, sehingga menimbulkan genangan luas dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Normalisasi badan sungai sudah sangat mendesak. Kapasitas tampung yang menurun membuat banjir mudah terjadi, padahal wilayah terdampak merupakan kawasan padat penduduk,” tegas Mudyat.
Selain itu, ia menyoroti abrasi pantai yang semakin parah, terutama di Kelurahan Tanjung Tengah. Jika tidak segera ditangani, abrasi dapat mengancam permukiman, merusak infrastruktur publik, dan menghancurkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pengendali abrasi pantai menjadi salah satu program yang diprioritaskan.
Bupati PPU juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur air baku. Beberapa proyek yang direncanakan antara lain Bendungan Lawe-Lawe, intake Sungai Riko-Kernain, dan jaringan pipa transmisi yang terhubung ke sistem PDAM. Menurutnya, pembangunan ini sangat penting karena masih ada wilayah di PPU yang belum mendapatkan layanan air bersih.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Masih ada masyarakat PPU yang belum mendapatkan akses merata. Oleh karena itu, kami berharap program Balai Sungai dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah,” ujar Mudyat.
Ia juga menegaskan bahwa posisi PPU sebagai penyangga wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut percepatan pembangunan infrastruktur air. Sebagian besar wilayah PPU bahkan masuk dalam kawasan inti IKN, sehingga pembangunan di sektor ini tidak hanya mencakup kepentingan lokal, tetapi juga kepentingan nasional.
“Pembangunan infrastruktur air di PPU harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar mendukung IKN. Bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tapi juga untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat serta pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, menyambut baik seluruh usulan Pemkab PPU. Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah, pusat, dan lintas sektor terkait merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan air di PPU.
“Usulan Pemkab PPU akan menjadi bahan catatan penting untuk kami tindak lanjuti, terutama dalam penyusunan program yang sesuai kondisi lapangan. Namun, perlu juga dilakukan review agar usulan tersebut dapat selaras dengan program kerja Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.
Andri menambahkan, BWS Kalimantan IV berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan melalui normalisasi sungai, penguatan irigasi pertanian, penanganan abrasi pantai, serta pengembangan infrastruktur air baku.
“Kami siap bersinergi dengan Pemkab PPU demi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan layanan dasar air bersih, sekaligus memastikan penyangga wilayah IKN memiliki ketahanan infrastruktur yang kuat,” tutupnya. (log)
