Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, membuka secara resmi Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (26/08/2025). Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para stakeholder terkait dalam menyusun langkah konkret menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Mudyat Noor menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh hanya sebatas seremoni, tetapi harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus berorientasi pada kepentingan publik, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga di pasar.
“Kita perlu fokus pada empat pilar strategi pengendalian inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dengan begitu, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari kerja TPID,” kata Mudyat Noor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi bulanan PPU pada Juli 2025 tercatat sebesar 0,88 persen (month-to-month). Angka ini merupakan yang ketiga tertinggi sepanjang tahun setelah Maret dan April. Secara kumulatif Januari–Juli 2025 (year-to-date), inflasi PPU sudah mencapai 2,37 persen, mendekati target nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Mudyat Noor mengungkapkan, penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil mencapai 0,82 persen. Komoditas yang paling dominan memicu kenaikan harga adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras, serta beras.
“Lima komoditas ini menjadi perhatian kita bersama, karena pergerakannya cukup berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” jelasnya.
Mudyat Noor menyampaikan enam langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah daerah. Di antaranya, melaksanakan operasi pasar, pasar murah, dan gerakan pangan murah di setiap kecamatan minimal sebulan sekali. Pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, sekaligus mempercepat implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Selain itu, monitoring harga dan stok bahan pokok akan dilakukan secara periodik, disertai penguatan peran BUMD dalam menggerakkan produk lokal seperti beras Benuo Taka. Satgas Pangan bersama dinas terkait juga diminta meningkatkan pengawasan mutu dan kuantitas beras melalui sidak rutin.
“Kita tidak hanya bicara harga, tetapi juga kualitas dan ketersediaan pangan yang layak untuk masyarakat,” tegas Bupati.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mengingatkan bahwa inflasi di PPU masih perlu diwaspadai. Beberapa komoditas hortikultura, seperti tomat dan cabai rawit, tercatat mengalami kenaikan harga cukup tajam, masing-masing mencapai 69 persen dan 39 persen sepanjang tahun.
“Meski inflasi tahun kalender di PPU masih dalam rentang sasaran nasional, kita tetap perlu waspada. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, kepolisian, dan pelaku pasar menjadi kunci menjaga stabilitas harga,” pungkas Robi Ariadi. (log)
