Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membawa tantangan besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terutama terkait pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Salah satu isu paling krusial adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi layak. Menjawab tantangan itu, Pemerintah Kabupaten PPU meluncurkan strategi integrasi lintas program melalui SPAM, PAMSIMAS, dan Sekolah Inovasi Desa.
Kegiatan koordinasi yang berlangsung di Ballroom Hotel Qubika, Kawasan KIPP Sepaku, Minggu (31/08/2025), menjadi momentum penting untuk menyatukan visi. Pemkab PPU menegaskan bahwa pembangunan layanan air bersih tidak boleh terjebak pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga harus mengakar pada partisipasi masyarakat, efisiensi anggaran, dan penguatan kelembagaan desa.
Bupati Kabupaten PPU, Mudyat Noor menekankan bahwa pemenuhan air bersih adalah fondasi pembangunan. Ia optimistis, dengan kerja sama lintas sektor, PPU mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung IKN yang sedang tumbuh pesat.
“Air bersih adalah hak setiap warga. Dengan integrasi program, kita pastikan manfaat pembangunan bisa dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Optimisme itu beralasan. Saat ini, PPU telah memiliki jaringan SPAM yang dikembangkan di beberapa kawasan, ditambah program PAMSIMAS yang terbukti efektif meningkatkan akses di desa-desa. Sementara Sekolah Inovasi Desa hadir sebagai ruang edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat agar mampu mengelola infrastruktur secara mandiri. Kombinasi ketiganya diyakini akan memperkuat ketahanan layanan air bersih.
Masalah kekeringan musiman, keterbatasan pipa, dan rendahnya kesadaran menjaga fasilitas memang diakui masih menjadi kendala. Namun, pemerintah menegaskan bahwa dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya air bersih, kendala itu bisa diatasi secara bertahap.
Pemkab PPU mendorong efisiensi pembiayaan dengan menghindari tumpang tindih program. Sinergi lintas sektor tidak hanya mempercepat hasil, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan swasta dan lembaga non-pemerintah.
Kehadiran IKN memang diprediksi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air, namun Pemkab PPU menolak berpikir pesimistis. Sebaliknya, tantangan tersebut dianggap sebagai peluang memperbaiki tata kelola air bersih secara lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif.
Orang nomor satu di PPU itu, mengingatkan layanan air bersih bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, kesehatan, bahkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap langkah pemerintah daerah diarahkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata, baik warga lokal maupun pendatang yang terlibat dalam pembangunan IKN.
“PPU tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Kita harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh haknya atas air bersih dan sanitasi layak. Dengan sinergi dan optimisme, saya percaya PPU akan mampu menjadi daerah yang tangguh, sehat, dan sejahtera di tengah arus perubahan besar,” pungkasnya. (log)
