Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (02/09/2025) menambah warna dinamika politik lokal. Usai menyampaikan aspirasi di Polres PPU, massa bergerak ke kantor DPRD PPU dengan sederet tuntutan, mulai dari isu kesejahteraan guru, transparansi anggaran, hingga reformasi lembaga penegak hukum di tingkat nasional.
Sekitar pukul 15.50 WITA, ratusan massa tiba di halaman DPRD PPU dan bergantian menyampaikan orasi. Kehadiran mereka mendapat pengamanan ketat aparat TNI dan Polri untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib.
Dalam daftar tuntutan, setidaknya ada 12 poin yang mencakup isu daerah maupun nasional. Dari sisi lokal, massa menyoroti minimnya kesejahteraan guru, buruknya fasilitas pendidikan, hingga ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di PPU. Massa aksi juga meminta ketegasan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar upah dan perlindungan tenaga kerja.
Negel, perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menekankan bahwa masalah pendidikan di PPU harus segera dibenahi.
“Sekolah kekurangan guru, gaji guru jauh lebih kecil dibanding gaji dan tunjangan DPR. Ini tidak adil,” ujarnya lantang.
Sementara itu, Adam Hikmawal dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuding pemerintah daerah kerap memberikan janji kosong.
“Kami sudah terlalu sering mendengar janji, tapi realisasinya tidak pernah kami rasakan,” tegasnya.
Di luar isu lokal, massa juga menyerukan agenda besar di tingkat nasional. Massa aksi menuntut pengesahan UU perampasan aset koruptor, penghapusan tunjangan mewah DPR, hingga reformasi kepolisian. Sorotan tajam bahkan diarahkan pada posisi Kapolri, yang dinilai gagal memberi perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Massa aksi kemudian duduk bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD PPU di halaman gedung dewan. Prosesi itu berakhir dengan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, didampingi Wakil Ketua I Syahrudin M Noor dan Wakil Ketua II Andi M Yusup, bersama sejumlah anggota lainnya.
Raup Muin menyatakan bahwa DPRD PPU tidak pernah menutup diri dari aspirasi rakyat. Ia juga tak ingin menjadi legislatif yang apa adanya sheingga berjanji akan bersama-sama mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami terbuka, tidak pernah menolak satu orang pun menyampaikan pendapatnya. Apa yang disuarakan hari ini akan kami kawal bersama,” tegasnya.
“Kalau selama ini kami dianggap belum maksimal, saya pribadi meminta maaf. Semoga semangat mahasiswa hari ini menjadi energi baru bagi kami untuk bekerja lebih baik,” tambahnya. (log)
