Bupati PPU Tegaskan Kesiapan Daerah Hadapi Transformasi Pendidikan Nasional 2026

Edy Suratman Yulianto

Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026. (Ist)
Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026. (Ist)

Tangerang, helloborneo.com – Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026 yang digelar oleh Kemendikdasmen di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (13/11/2025), menjadi forum strategis yang menyatukan arah pembangunan pendidikan nasional. Kegiatan ini menjadi arena para kepala daerah, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, untuk menyampaikan kesiapan sekaligus komitmen daerah dalam menyongsong percepatan transformasi pendidikan.

Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” itu dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Kehadiran para pemangku kebijakan tingkat nasional tersebut menegaskan bahwa agenda pendidikan 2026 bukan sekadar kelanjutan program sebelumnya, melainkan langkah akseleratif untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Mudyat Noor bersama seluruh kepala daerah menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi pusat dan daerah. Penandatanganan ini sekaligus menjadi pernyataan kesiapan bahwa pemerintah daerah siap melaksanakan mandat transformasi pendidikan secara konkret di wilayah masing-masing.

“Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran tidak hanya soal bangunan sekolah. Ini adalah perubahan menyeluruh terhadap cara belajar, media pembelajaran, hingga peningkatan kompetensi guru,” tegasnya.

Mudyat Noor juga menekankan bahwa tantangan pendidikan di daerah memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah metropolitan. Masih adanya kesenjangan infrastruktur, akses internet yang tidak merata, dan kebutuhan pelatihan guru menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap namun pasti.

“Setiap daerah punya kebutuhan dan masalah berbeda. Rakor seperti ini membuka ruang agar kebijakan nasional tidak turun secara seragam, tetapi menyesuaikan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebut forum seperti ini memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan data faktual sekaligus menerima arahan implementatif dari pemerintah pusat.

Mudyat Noor menegaskan bahwa prioritas PPU saat ini adalah peningkatan sarana dan prasarana sekolah, perluasan akses digital, serta kesiapan tenaga pendidik menghadapi era pembelajaran berbasis teknologi. Menurutnya, beberapa sekolah di PPU masih membutuhkan penguatan jaringan internet, perangkat pembelajaran digital, hingga peningkatan kapasitas guru.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika sekolah lebih maju dan guru semakin kompeten, itu berarti kita mempersiapkan generasi PPU yang siap menghadapi era baru,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 bukan semata proyek fisik. Ia meminta kepala daerah memastikan pemetaan masalah sekolah dilakukan secara akurat sehingga solusi yang diberikan dapat tepat sasaran.

“Yang kita dorong adalah pembenahan kualitas pembelajaran, pemerataan akses digital, serta peningkatan kompetensi guru. Dukungan kepala daerah menjadi kunci utama suksesnya implementasi,” ujar Mu’ti. (adv/kmf/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses