Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan program pembangunan nasional dengan arah kebijakan daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Setkab PPU, Jumat (21/11/2025). Rakor dipimpin langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.
Rakor tersebut dihadiri seluruh unsur Forkopimda, mulai dari Kapolres PPU Andreas Alek Danantara, Dandim 0913 PPU Andika Gassakti, Kepala Kejaksaan Negeri PPU Devi Love Marbuhal Oktaria Hutapea, hingga pimpinan lembaga peradilan dan DPRD PPU. Ketua DPRD PPU Raup Muin dan Sekda PPU Tohar turut hadir, menambah kuatnya pesan bahwa penyelarasan kebijakan membutuhkan kerja kolektif.
Kehadiran para pejabat OPD seperti Asisten II Sodikin, Kepala Badan Kesbangpol, hingga Kepala Dinas KUKM Perindag mempertegas bahwa koordinasi pembangunan bukan hanya urusan pimpinan daerah, tetapi juga melibatkan perangkat pelaksana di lapangan. Semua pihak diharapkan bergerak dalam ritme yang sama.
Mudyat Noor menyoroti kewajiban daerah untuk menerjemahkan kebijakan pusat, termasuk Asta Cita Nasional, ke dalam program yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat PPU. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada instruksi pusat yang mandek di meja administrasi.
Sejumlah isu strategis dibahas secara komprehensif dalam rakor ini. Mulai dari progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pengendalian inflasi, hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Semua agenda tersebut masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
Mudyat Noor menilai koordinasi Forkopimda merupakan fondasi utama untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. Menurutnya, tanpa kesamaan langkah antarinstansi, pelaksanaan kebijakan akan menghadapi hambatan yang justru dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat.
“Rakor bersama Forkopimda ini merupakan bentuk keseriusan kita dan wujud kolaborasi dalam memastikan setiap program baik yang menjadi amanat pemerintah pusat maupun pembangunan daerah dapat sejalan dan menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan update pelaksanaan Program MBG yang kini telah berjalan di Kecamatan Sepaku dan Penajam. Hingga November 2025, tercatat 7.257 porsi makanan bergizi telah didistribusikan kepada siswa mulai dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK. Program ini disebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi anak.
Tidak hanya sektor pendidikan dan gizi, rakor juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi desa. Mudyat meminta perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih agar tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi mampu menjadi penggerak kemandirian ekonomi desa.
“Program Makan Bergizi Gratis kini terus menunjukkan progres positif dengan total 7.257 porsi yang telah disalurkan. Saya juga meminta perangkat daerah memberikan pendampingan maksimal terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih karena koperasi ini berpotensi menjadi motor kemandirian desa jika dikelola dengan optimal dan sesuai regulasi,” tegasnya. (adv/kmf/log)
