Dosen HTN Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Srikaton

Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Srikaton. (Ist)
Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Srikaton. (Ist)

Bengkulu Tengah — Peraturan Desa (Perdes) tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administratif. Regulasi di tingkat desa harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, disusun dengan landasan hukum yang tepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki desa.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satu kegiatan dilaksanakan di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, melalui Sosialisasi Penguatan Pemahaman Hukum Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini menyasar aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penguatan kapasitas dilakukan untuk memastikan pemerintah desa dan BPD memahami posisi, kewenangan, serta mekanisme pembentukan regulasi desa.

Dalam praktiknya, kemampuan membentuk Perdes menjadi penting karena regulasi tersebut merupakan salah satu instrumen bagi desa dalam menjalankan kewenangannya. Karena itu, penyusunan Perdes tidak dapat dilakukan secara serampangan ataupun semata-mata mengikuti format administratif.

Peserta pelatihan diperkenalkan dengan seluruh tahapan pembentukan Perdes, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan. Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh pemerintah desa maupun BPD dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut. Konsultasi kepada masyarakat bukan hanya tahapan prosedural, tetapi menjadi ruang untuk memastikan substansi regulasi benar-benar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pelatihan juga menekankan aspek substantif dalam penyusunan Perdes. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan konsideran. Selain itu, penentuan kewenangan desa menjadi bagian penting karena kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Perdes.

Dengan demikian, kualitas Perdes tidak hanya ditentukan oleh benar atau tidaknya format sebuah peraturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa mengidentifikasi persoalan, kebutuhan, dan potensi lokal yang hendak diatur.

Materi pelatihan juga diarahkan pada penguatan kapasitas desa dalam membentuk regulasi yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan potensi desa. Hal tersebut menjadi relevan bagi desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kebijakan dan regulasi di tingkat lokal.

Kegiatan berlangsung melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis mengenai pembentukan Perdes, tetapi juga mendiskusikan persoalan aktual yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi desa.

FH UNIB menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis pemerintahan desa. Penguatan kapasitas hukum aparatur desa diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu mengoptimalkan potensi lokal.

Pada akhirnya, desa membutuhkan regulasi yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Penguatan pemahaman hukum pemerintah desa menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan Perdes benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses