Ari B
Penajam, helloborneo.com – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta kekosongan jabatan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) segera dievaluasi.
Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pase Utara, Jon Kenedi saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu mengatakan, legislatif mendorong pemerintah kabupaten segera mengisi kursi jabatan pimpinan OPD yang masih kosong atau diisi pejabat sementara.
Pengisian jabatan yang masih kosong dengan pejabat definitif lanjutnya, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan program pembangunan yang direncanakan terealisasi maksimal.
Tiga SKPD yang masih diisi pelaksana tugas tersebut yakni, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, kemudian Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dispusip), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3KB.
“Pimpinan OPD yang masih belum terisi itu memiliki peran penting bagi masyarakat. Contohnya Dinas P3KB yang menangani ‘stunting’ atau gizi buruk,” ujar Jon Kenedi.
Kekosongan jabatan dalam SKPD menurut politisi Partai Demokrat tesebut, berpotensi berdampak terhadap maju mundurnya kinerja pemerintah.
Merangkap jabatan tegas Jon Kenedi, bisa memperlambat rentang birokrasi dalam OPD atau SKPD tersebut.
“Kami berharap jabatan kosong segara diisi pejabat definitif agar kinerja pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Legislatif hanya bisa memberikan masukan agar segara dilantik pejabat definitif, karena merupakan kewenangan pemerintah kabupaten,” kata Jon Kenedi. (adv/bp/hb)
