TB Sihombing
Paser, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Paser menganjurkan menjalin kemitraan antara petani dengan perusahaan menyikapi persoalan harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit seiring kebijakan pemerintah pusat menerbitkan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berdampak turunnya harga TBS kelapa sawit.
“Kemitraan antara petani dengan perusahaan sebagai solusi paling konkret atas kekhawatiran terhadap kepastian pasar bagi petani maupun kelompok tani dalam menjual kelapa sawit,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi ketika ditemui helloborneo.com di Paser, Jumat.
“Terkait kebijakan larangan ekspor itu berdampak pada kekhawatiran anjloknya harga TBS. Sehingga dinas terkait harus memikirkan solusinya, agar petani sawit tidak merugi, paling tepat bermitra,” tambahnya.
Dengan adanya kemitraan tersebut jelas dia, agar petani bisa langsung menjual produksinya ke pabrik kepala sawit (PKS) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah yang dinilai akan membuat stabil dibanding secara mandiri menyesuaikan harga pasar.
Dampak dampak terjadinya larangan bahan baku non migas itu diperkirakan membuat kebutuhan kelapa sawit melimpah, sehingga berakibat pada jatuhnya harga TBS kelapa sawit yang berpotensi menjadikan TBS tidak laku dijual ke PKS.
“Ini pastinya akan membuat busuk hasil produksi petani dan menimbulkan kerugian bagi petani. Sementara kalau bermitra bisa stabil harganya, karena jelas harganya mengikuti anjuran pemerintah,” ucapnya.
Merujuk pada Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun lanjut dia, aturan tersebut mengisyaratkan perlunya petani difasilitasi kemitraan.
Fasilitasi kemitraan itu antara kelembagaan tani dengan PKS, sehingga petani harus tergabung dalam kelompok tani atau mempunyai kelembagaan tani menurut dia, kendati telah ada kelembagaan tani di Kabupaten Paser, namun belum secara menyeluruh.
“Petani sawit agar mau segera berlembaga agar bisa dilakukan kemitraan dengan PKS terdekat, jadi petani terlindungi serta tidak akan berdampak pada penghentian ekspor,” kata Hendra Wahyudi. (adv/bp)
