ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Fraksi Partai Gerindra dan (Partai Kebangkitan Bangsa) PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) agar Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM harus diawasi.
Fraksi Partai Gerindra dan PKB mengajak semua lapisan agar ikut mengawasi situasi dan kondisi di tengah masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM atas kebijakan pemeritah pusat.
Tentunya salah satu program alternatif atau antisipatif yang ditawarkan program bantuan BLT BBM. Kebijakan ini diharapkan harus tepat sasaran.
“BLT BBM harus di awasi jangan sampai tidak tepat sasaran,” kata Irawan, politisi PKB.
Pengawasan tersebut pun guna mengantisipasi adanya oknum yang memainkan peran dan memanfaatkan momen pembagian BLT untuk keuntungan pribadi.
“Mengingat adanya oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab yang masih ada berkeliaran disekitar kita,” bebernya.
Diketahui sebelumnya, Pelaksana tugas Bupati Kabupaten PPU Hamdam BLT tersebut akan dikucurkan melalui sumber anggaran 2 persen atau sekitar Rp 12.4 miliar
Pembagiannya pun diberikan secara berkala mulai dari bulan Oktober hingga akhir tahun 2022. Dengan peruntukan bagi masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan angka inflasi dampak dari kenaikan harga BBM. (adv/log)
