Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara menanggung biaya pengamanan dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).
“Anggaran yang akan dialokasikan pemerintah kabupaten diperkirakan sekitar Rp500 juta, sama dengan pilkades sebelumnya,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara Pang Irawan di Penajam.
Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sejumlah sumber, yakni dari kabupaten, kecamatan dan desa pelaksana pilkades.
“Anggaran dari DPMD membiayai pengamanan dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa,” katanya.
Kemudian anggaran dari kecamatan untuk membiayai pembuatan kertas suara yang diperlukan pada penyelenggaraan pilkades.
Mayoritas anggaran pemilihan kepala desa ditanggung desa pelaksana pilkades melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Anggaran pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDes, menurut Pang Irawan, digunakan untuk biaya operasional dan honorarium panitia pilkades.
Sebanyak 14 desa bakal menggelar pemilihan kepala desa pada 29 Oktober 2023, di antaranya, Desa Sidorejo dan Giripurwa di Kecamatan Penajam, serta Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru.
Selanjutnya, Desa Labangka, Gunung Intan, Rintik, Gunung Mulia dan Desa Labangka Barat di Kecamatan Babulu, serta Desa Bumi Harapan, Argo Mulyo, Semoi Dua, Suko Mulyo, Karang Jinawi dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku.
Tahapan pilkades saat ini masuk dalam penyusunan data pemilih sementara di desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, yang kemudian ditetapkan menjadi data pemilih tetap.
Pendaftaran bakal calon kepala desa peserta pemilihan kepala desa dibuka pada 30 Agustus 2023. (adv/log)
