Jakarta, helloborneo.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semenjak dicanangkan akan terus dilakukan evaluasi pelaksanaannya.
“Karena di lapangan banyak tidak kompatibel, banyak keluhan dibeberapa kampus merasa berat dengan UKT termasuk dikuranginya program beasiswa,” kata Menko Muhadjir.
Selain itu, lanjutnya ada prosedur-prosedur yang dianggap menyulitkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan mengembangkan income centernya untuk mendorong tujuannya supaya mandiri terutama Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menambahkan Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan sedang menyusun konsep pembiayaan untuk bantuan biaya kuliah tanpa bunga.
“Pengembalian ketika mahasiswa sudah lulus atau sudah berkinerja, konsep itu yang akan dicoba solusinya terkait tingginya biaya kuliah. Sselain evaluasi besarnya UKT dan kemampuan PT terkait income generatedibidang akademik, sehingga biaya kuliah bisa lebih rendah,” kata Warsito.
Seperti diketahui UKT terbagi menjadi dua jenis tergantung jalur masuk yaitu jalur ujian mandiri dan jalur ujian nasional, di mana biaya jalur mandiri cenderung lebih tinggi daripada jalur ujian nasional.
Masing-masing perguruan tinggi telah menyusun level UKT, untuk jalur ujian nasional sebanyak 5 level dimana level 1 Rp0 dan level 5 antara Rp10 juta sampai Rp15 juta per semester untuk program studi secara umum.
Sedangkan untuk ujian mandiri, UKT-nya sampai Rp20 juta, tetapi ada biaya masuk awal paling rendah Rp10 juta hingga ratusan juta tergantung program studinya.
Warsito menyatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi untuk membuat program dana kuliah bergilir yang konsepnya juga tanpa bunga dan dibayar mulai tahun keempat dan setelah yang bersangkutan lulus dan berkinerja.
“Pembiayaan kuliah lainnya adalah berbagai beasiswa ada KIP Kuliah, BPI, BU, dan juga LPDP. Dukungan pihak swasta juga sangat banyak,” kata Warsito. (ip/log)
